Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), sebagai organisasi profesi yang menaungi para dokter gigi di seluruh Indonesia, memiliki peran vital dalam mengadvokasi kebijakan kesehatan gigi yang tidak hanya merata tetapi juga inklusif. Pemerataan dan inklusivitas menjadi krusial mengingat masih tingginya angka masalah kesehatan gigi dan mulut di masyarakat, terutama di daerah terpencil dan kelompok rentan. Advokasi PDGI bertujuan untuk memastikan setiap lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan gigi yang berkualitas.
Mengapa Kebijakan Kesehatan Gigi yang Merata dan Inklusif Penting?
Kesehatan gigi dan mulut seringkali luput dari perhatian utama dalam kebijakan kesehatan nasional, padahal memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup, gizi, bahkan produktivitas seseorang.
- Dampak Sistemik: Masalah gigi seperti karies, penyakit periodontal, dan infeksi dapat memengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan, memicu masalah jantung, diabetes, atau komplikasi kehamilan.
- Kesenjangan Akses: Pelayanan kesehatan gigi masih sangat terpusat di perkotaan, membuat masyarakat di pedesaan, daerah terpencil, atau kelompok disabilitas kesulitan mengaksesnya.
- Faktor Ekonomi: Biaya perawatan gigi yang cenderung mahal seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan penanganan yang layak.
- Edukasi yang Kurang: Tingkat kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi masih rendah, menyebabkan keterlambatan penanganan dan kasus yang lebih parah.
Kebijakan yang merata dan inklusif berupaya menjembatani kesenjangan ini, memastikan pencegahan dan penanganan masalah gigi dapat dijangkau oleh semua, tanpa terkecuali.
Peran Strategis PDGI dalam Advokasi Kebijakan
PDGI memiliki posisi unik untuk mengadvokasi kebijakan kesehatan gigi karena mereka adalah praktisi langsung yang memahami realitas di lapangan serta tantangan yang dihadapi pasien dan sejawat dokter gigi. Beberapa area advokasi utama PDGI meliputi:
1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Gigi Primer
PDGI secara konsisten mendorong penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas dan praktik dokter gigi umum) sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan gigi. Advokasi ini meliputi:
- Penambahan Tenaga Dokter Gigi: Mendesak pemerintah untuk melakukan pemerataan distribusi dokter gigi, khususnya di Puskesmas dan daerah terpencil, dengan insentif yang menarik.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana: Mengadvokasi alokasi anggaran yang memadai untuk melengkapi Puskesmas dengan alat dan bahan kesehatan gigi yang esensial.
- Integrasi Pelayanan Gigi ke Pelayanan Umum: Mendorong pelayanan kesehatan gigi menjadi bagian integral dari paket pelayanan dasar di Puskesmas, bukan hanya program terpisah.
2. Peningkatan Anggaran dan Jaminan Kesehatan Gigi
Salah satu hambatan terbesar adalah biaya. PDGI berjuang untuk:
- Alokasi Anggaran Lebih Besar: Mengadvokasi peningkatan porsi anggaran kesehatan nasional untuk kesehatan gigi dan mulut.
- Perluasan Cakupan JKN: Mendorong perluasan jenis layanan dan plafon perawatan gigi yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan, termasuk tindakan pencegahan dan penanganan kasus yang lebih kompleks.
- Transparansi Biaya: Mengedukasi masyarakat tentang standar biaya layanan gigi dan mendorong transparansi agar pasien mendapatkan pelayanan sesuai harga yang wajar.
3. Kebijakan Pencegahan dan Promosi Kesehatan Gigi
PDGI sangat proaktif dalam upaya pencegahan, yang jauh lebih efektif dan hemat biaya daripada pengobatan. Advokasi di area ini meliputi:
- Program Sikat Gigi Massal: Mendorong program sikat gigi massal di sekolah dan institusi lain secara berkelanjutan.
- Edukasi Kesehatan Gigi Sejak Dini: Mengadvokasi integrasi materi kesehatan gigi dalam kurikulum pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar.
- Fluoridasi Air Minum: Mendukung program fluoridasi air minum di daerah dengan prevalensi karies tinggi, jika memungkinkan dan aman.
- Edukasi Gizi dan Pengaruhnya: Mengampanyekan pentingnya pola makan sehat dan mengurangi konsumsi gula untuk mencegah karies.
4. Inklusivitas Pelayanan untuk Kelompok Rentan
PDGI mengadvokasi pelayanan yang ramah dan dapat diakses oleh semua, termasuk kelompok dengan kebutuhan khusus:
- Aksesibilitas Fasilitas: Mendorong fasilitas kesehatan gigi yang ramah disabilitas (landai, toilet aksesibel, dsb.).
- Pelatihan Khusus: Mengadvokasi pelatihan bagi dokter gigi untuk menangani pasien berkebutuhan khusus, lansia, dan anak-anak dengan pendekatan yang sesuai.
- Tele-dentistry: Mendorong pemanfaatan teknologi tele-dentistry untuk memberikan konsultasi dan edukasi di daerah terpencil atau bagi pasien yang kesulitan bepergian.
5. Pengawasan Etika dan Profesionalisme
Untuk menjaga kepercayaan publik, PDGI juga berperan dalam:
- Penegakan Kode Etik: Memastikan setiap anggota mematuhi kode etik profesi dan standar pelayanan, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan aman.
- Penanganan Aduan: Menyediakan mekanisme yang jelas dan transparan untuk penanganan aduan masyarakat terkait pelayanan dokter gigi.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Advokasi kebijakan kesehatan gigi yang merata dan inklusif tidak lepas dari tantangan, seperti minimnya perhatian pemerintah terhadap kesehatan gigi dibandingkan isu kesehatan lain, keterbatasan anggaran, dan distribusi tenaga yang masih belum merata.
Namun, dengan semangat kolaborasi dan data yang kuat, PDGI dapat terus menjadi kekuatan pendorong perubahan. Diharapkan PDGI dapat terus menjalin komunikasi erat dengan Kementerian Kesehatan, DPR, BPJS Kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mewujudkan senyum sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.
No responses yet